Pemda Ramai-ramai Sediakan Tanah Untuk Rumah Murah

Pemerintah daerah (Pemda) menyambut baik program rumah murah yang ditawarkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Untuk mempercepat program tersebut, Pemda siap menyediakan bank tanah dan melakukan perencanaan kota ke depan.

SEBANYAK 50 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) menyatakan mau menyediakan lahan perumahan murah bagi masyarakat. Karena itu, Kemenpera tahun ini akan berusaha membangun sekitar 100.000 unit rumah murah dan sangat murah. Sebanyak 1.00.000 unit rumah itu terbagi dalam dua bidang, yakni sekitar 50.000 unit rumah untuk masyarakat yang bankable dan 50.000 unit rumah untuk masyarakat yang non bankable. Hingga kini, kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa, pihaknya masih membahas mengenai berapa anggaran yang akan dikucurkan untuk program ini. Rumah murah seharga Rp 20 juta-Rp 25 juta diperuntukkan buat masyarakat yang memiliki pendapatan antara Rp 1.2 juta-2 juta. Sedangkan rumah sangat murah yang harganya Rp 5-10 juta untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 1,2 juta. Untuk pendanaannya, kata Suharso, Kcmenpera akan menggunakan Fasilititas Lukuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat. "Untuk memperoleh rumah murah ini, masyarakat tidak perlu membayar uang muka," tegasnya. Sedangkan bunga KPR sekitar 5-6,42 persen per tahun dan porsi FLPP adalah 80 hingga 95 persen. "Masyarakat nantinya dapat mengangsur cicilan KPR per bulan hanya sekitar Rp 160.000 sampai Rp 220.000 saja," katanya. Adanya dukungan Pemda dalam hal penyediaan lahan ini diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program rumah murah dan rumah sangat murah. "Setidaknya sekitar 50 Kabupaten dan Kota telah siap menyediakan lahan untuk rumah murah masyarakat," ujar Suharso. Pemda, katanya, mau menyediakan lahan perumahan, konsolidasi lahan untuk lokasi pembangunan perumahan dan perencanaan kota ke depan. Lahan-la* han yang dibebaskan dibeli Pem-da dengan harga cukup murah. Menpera menyatakan, Pemda juga menggandeng sejumlah pengembang perumahan yang ada di daerah untuk kerja sama dalam proses pembangunan perumahan. "Beberapa Pemda yang telah membebaskan lahan dan menyediakan sendiri lahan yang masih ada untuk perumahan PNS di daerahnya masing-masing," terang Menpera." Suharso mengaku gembira karena ada juga Pemda di Pulau Jawa yang menyambut baik program rumah murah seharga Rp 20 juta-Rp 25 juta dan rumah sangat murah Rp 5 juta-Rp 10 juta ini. Ia berharap, hal ini bisa diikuti Pemda lainnya yang masih memiliki daerah yang cukup luas dan harga lahan yang relatif murah. Untuk pelaksanaan program rumah murah di Jawa Timur, katanya, mau dibangun sebanyak 6.000 unit rumah. Adapun harga rumah yang dibangun sekitar Rp 20 juta-Rp 25 juta. Menpera juga berharap Pemda bisa memanfatkan obligasi daerahnya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli tanah. Pemanfaatan obligasi daerah itu bisa membuat kekayaan daerah bertambah. Pemanfataan obligasi juga bisa menekan angka backlog rumah yang saat ini men-capai 8 juta unit. Menanggapi hal itu. Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said meminta Menpera bisa membangun .koordinasi dengan Pemda dalam pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Tanpa ada lahan dan izin, penyediaan rumah murah sulit dilakukan. Nah, inilah PR berat buat Menpera dalam membangun ramah rakyat," ujar Muhidin. Selain itu, DPR juga meminta Menpera segera menyelesaikan pembangunan menara 1.000 tower, serta mengoptimalkan menara yang sudah jadi tapi tersendat dengan persoalan izin.

loading...