ilustrasi |
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan setelah menggelar focus group discussion (FGD) soal itu, Pemerintah Provinsi Jateng menggodok bentuk kepemilikan tol sejauh 71-75 kilometer tersebut.
“Teknisnya belum, sekarang lagi kami bicarakan. Soalnya kemarin DPRD pendapat tata ruangnya berbeda. Dalam FDG, kami sampaikan sudah dipikirkan belum polanya dengan konsep yang dimiliki. Tapi ini saya dorong terus,” ujar Ganjar kepada Gatra saat ditemui di Purworejo, Kamis (1/11).
Namun ia mengakui pembahasan itu belum mencapai kata mufakat terutama untuk bentuk penguasaan sahamnya. Yang jelas, pemprov dan DPRD sepakat, rakyat memiliki andil atas tol itu.
“Mereka (DPRD) lagi memikirkan bentuk yang memungkinkan apakah di main business (bisnis utama) atau di sub(-usaha) atau di anak perusahaan atau di rest area tol. Belum 100 persen disepakati model yang saya tawarkan ownership system sebagai share holder. Ingin libatkan (rakyat) iya,” tutur dia.
Selain itu, pemda juga mengkaji kemampuan pengelolaan keuangan warga jika mendapatkan bagian saham tol melalui bumdes. “Kami bicara feasibility kalau nanti dikasih mereka punya kemampuan keuangan atau tidak,” katanya.
Menurut dia, usulan bumdes yang memiliki saham jalan tol ini demi pemerataan kepemilikan. ”Prinsipnya, kalau mungkin holding share yang bisa dibagikan ini akan mendekatkan nilai sosal, sehingga secara kepemilian akan lebih merata,” ucapnya.
Ganjar mengatakan nilai dan besaran saham juga belum ditentukan. Namun usulan ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat.
Sebelumnya, rencana proyek tol Bawen-Yogyakarta ini sempat menuai polemik karena DPRD Jateng menyatakan jalur tol ini rawan gempa, melalui lahan produktif,dan ada alternatif lebih murah dengan mengaktifkan jalur kereta api.
Belakangan sikap DPRD melunak dengan menyatakan tak menolak proyek itu melainkan belum memperoleh data yang memadai.
Proyek ini termasuk proyek strategis nasional dengan nilai investasi diperkirakan sekitar Rp12 triliun.
More
loading...
No comments:
Post a Comment